Padang, 2 Juli 2024 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Barat kembali menggelar Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level-1 Angkatan I untuk tahun 2024. Acara yang berlangsung di Gedung BPSDM Sumatera Barat ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Acara dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Umum, Bapak Andri Yulika, SH., M.Hum., CGCAE. dalam sambutannya. Beliau menekankan pentingnya kompetensi dan sertifikasi bagi Pejabat Struktural yang bertugas sebagai KPA/PPK/PPTK dalam mengelola anggaran dan proses PBJ. "PBJ harus berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai aturan yang berlaku," kata Bapak Andri Yulika.

Menyikapi tingginya angka perkara korupsi dalam persidangan terkait PBJ, BPSDM Sumatera Barat mengambil langkah strategis dengan meningkatkan kompetensi dan integritas para aparatur terkait. "PBJP rentan terhadap permasalahan hukum jika integritas pelaku pengadaan dan kompetensi aparatur kurang," ungkap Bapak Andri Yulika.

Hadir sebagai narasumber dalam acara ini adalah Ka Biro PBJ Setdaprov, Bapak Hefdi, SH., M.Si., yang menyampaikan berbagai ilmu dan regulasi terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang harus menjadi perhatian dalam praktik belanja publik.

Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam serta mempersiapkan peserta untuk lulus ujian dengan baik. "Semoga seluruh peserta bisa lulus ujian 100%," ujar Bapak Hefdi, SH., M.Si., berharap.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan para pejabat yang ditunjuk sebagai KPA/PPK/PPTK dapat menjaga dokumentasi dengan baik demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan proses PBJ di lingkungan Pemprov Sumatera Barat.

Kegiatan ini mencerminkan komitmen BPSDM Sumatera Barat dalam meningkatkan kompetensi dan integritas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sebagai upaya pencegahan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara.