Pada Senin, 22 Juli 2024, Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi, secara resmi membuka kegiatan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota di Sumatera Barat. Dalam sambutannya, Buya Mahyeldi menegaskan pentingnya memiliki kompetensi yang kuat dalam menjalankan tugas, "Semua pekerjaan harus dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi demi mencegah terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama permasalahan hukum."
Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Barat, Bunda Dr.Ir.Desniarti, MM, memberikan harapan agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik dan tepat waktu. Dia menekankan bahwa pelatihan ini merupakan kesempatan emas bagi para peserta untuk menunjukkan kapabilitas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugas-tugas sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Tujuan dari pelatihan ini, seperti yang dijelaskan oleh Kabid. Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional, Abinul Hakim, S.Pd, M.Si, adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada Jabatan Fungsional Ahli Pertama tentang bagaimana menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai Ahli Muda Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pelatihan ini diikuti oleh total 27 peserta yang berasal dari berbagai JF PPBJP Ahli Pertama di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota. Para peserta akan diberi fasilitas untuk mengikuti Uji Kompetensi PPBJP Ahli Muda sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan publik melalui pembekalan kompetensi bagi para jabatan fungsional di bidang pengadaan barang/jasa.
Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya bertujuan sebagai pembekalan awal tetapi juga sebagai langkah konkret dalam mempersiapkan para profesional muda untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu menghadapi tantangan kompleks dalam lingkup tugas mereka, serta memberikan kontribusi positif bagi efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik di Provinsi Sumatera Barat.
.